ARIS : KITA MEMPUNYAI HAK YANG SAMA DALAM PEMILU NANTI
|
Dalam rangka meningkatkan pemahaman kepemiluan terhadap masyarakat, Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif ke penyandang disabilitas di Kabupaten Mojokerto dengan mengangkat tema Penguatan Pemahaman Kepemiluan "Bersama Sahabat Disabilitas” di Gedung Pertemuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto, Selasa (11/10/2022).
Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asy'at, menjelaskan bahwa Bawaslu memandang semua warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama dalam proses Pemilu, tanpa terkecuali, termasuk kelompok disabilitas juga di harapkan dapat berpartisipasi aktif dalam ikut melakukan proses-proses dalam Pemilu Tahun 2024.
“Misal nanti bapak/ibu di tempat pemungutan suara (TPS) mengetahui bahwa ada yang tidak ramah dengan kelompok disabilitas, mari sampaikan pada jajaran kami pengawas TPS atau Jajaran KPU, karena Negara sudah menjamin bahwa Pemilu ini untuk seluruh masyaramat tanpa kecuali" Tegas Aris dalam sambutannya
Sosialisasi ini juga di hadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Muslim Bukhori. dalam materinya menyampaikan beberapa hal termasuk hari dan waktu pelaksanaan pemilu serta mengenai prinsip penyelenggaraan pemilihan umum, syarat pemilih dan yang terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2024 nanti.
Hal yang sama juga di sampaikan oleh Afidatusholikha, anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto, menerangkan aturan serta hak kelompok disabiltas dalam penyelengaraan pemilu. " Hal ini penting saya sampaikan, agar panjenengan semua paham bahwa panjenengan juga memiliki hak yang sama dengan yang lain dalam Pemilu nanti". Terang Afidah.
Dalam akhir sesi Bawaslu kembali menekankan bahwa bawaslu berkomitmen untuk mengawal kelompok disabiltas dalam pelaksanaan pemilihan umum, memastikan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk kelompok disabilitas untuk ikut serta secara aktif dalam proses-proses pemilu Tahun 2024, demi pelaksanaan demokrasi yang jujur dan adil.
