Bawaslu Mojokerto dan IMM Diskusikan Politik Uang hingga Peran Generasi Muda dalam Demokrasi

Mojokerto, Jawa Timur – Bawaslu Kabupaten Mojokerto menggelar kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sebagai bagian dari upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan demokrasi. Kegiatan tersebut berlangsung secara dialogis dengan membahas isu-isu strategis kepemiluan, seperti politik uang, netralitas aparatur, hoaks, hingga pendidikan politik bagi generasi muda.

Diskusi dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal, dan dihadiri jajaran Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto, di antaranya Syifa'uddin, Savitri Rindyana, Deni Mustopa, dan Aris Fachrudin Asy'at serta jajaran staf teknis. Sementara dari IMM hadir M. Hafid Ridho dan Yoga sebagai perwakilan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Dalam pengantarnya, Savitri Rindyana mengangkat topik mengenai politik uang, netralitas ASN, kepala desa, hingga penyebaran hoaks dalam pemilu dan pemilihan. Ia menilai bahwa politik uang masih menjadi persoalan yang terus berulang dalam setiap momentum demokrasi.

“Money politic masih menjadi pembahasan umum yang terus muncul dalam setiap pemilu. Karena itu, kami ingin mendengar bagaimana pandangan dan idealisme generasi muda terhadap persoalan demokrasi saat ini,” ujar Savitri.

Menanggapi hal tersebut, M. Hafid Ridho dari IMM menyampaikan bahwa praktik politik uang masih menjadi tantangan utama demokrasi Indonesia. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk mahasiswa dan penyelenggara pemilu, untuk mencari solusi bersama.

“Setiap tahun seminar demokrasi selalu membahas money politic. Ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut belum selesai. Kami sebagai mahasiswa juga membutuhkan ruang diskusi dan bimbingan agar bisa ikut mencari solusi, bukan hanya sekadar mengkritik,” ungkap Hafid.

Sementara itu, Yoga dari IMM menyoroti pentingnya pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi yang sehat. Ia mengapresiasi berbagai program pendidikan politik yang telah dilakukan Bawaslu kepada generasi muda.

“Partisipasi masyarakat meningkat karena adanya pendidikan politik. Masyarakat harus lebih memahami demokrasi agar praktik money politic dapat terus diminimalisir,” ujarnya.

Dalam sesi tanggapan, Aris menjelaskan bahwa Bawaslu secara konsisten melakukan sosialisasi anti politik uang pada setiap tahapan pemilu. Namun demikian, praktik politik uang masih menjadi tantangan karena proses pembuktiannya kerap terkendala minimnya alat bukti dan adanya pihak-pihak yang saling menutupi.

“Program anti money politic selalu dilakukan oleh Bawaslu sebagai bentuk tanggung jawab bersama menjaga demokrasi. Tantangan terbesar dalam penanganannya adalah pembuktian, karena sering kali kedua pihak saling menutupi,” jelasnya.

Selain itu, Syifa'uddin menegaskan bahwa generasi muda, khususnya Gen Z, memiliki pengaruh besar terhadap arah demokrasi Indonesia ke depan. Menurutnya, peningkatan kesadaran politik di kalangan pemilih muda menjadi modal penting dalam menciptakan demokrasi yang lebih baik.

“Gen Z saat ini sudah mulai respect terhadap politik dan demokrasi. Perubahan demokrasi ke depan sangat bergantung pada bagaimana generasi muda menggunakan hak pilih dan ikut mengawasi proses demokrasi,” ujar Syifa’uddin.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal, dalam kesempatan tersebut juga menyoroti kompleksitas demokrasi di negara berkembang seperti Indonesia. Ia menegaskan bahwa tantangan demokrasi tidak boleh menyurutkan semangat semua pihak untuk terus memperbaiki kualitas pemilu dan pendidikan politik masyarakat.

“Demokrasi itu berasal dari demos dan kratos, yang berarti rakyat dan pemerintahan. Karena itu, demokrasi harus terus dijaga bersama agar tetap berjalan sesuai prinsip keadilan, kebebasan berpendapat, dan LUBER JURDIL,” tegasnya.

Di akhir diskusi, Deni Mustopa menjelaskan bahwa Bawaslu terus mengembangkan program pengawasan partisipatif, khususnya bagi pemilih pemula dan generasi muda. Menurutnya, tantangan demokrasi saat ini juga berkaitan dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola interaksi sosial di masyarakat.

“Bawaslu memiliki program pengawasan partisipatif yang nantinya diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pengawasan di tengah masyarakat. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi di era digital saat ini,” jelas Deni Mustopa.

Kegiatan Konsolidasi Demokrasi berlangsung aktif dan interaktif dengan berbagai masukan konstruktif dari peserta. Melalui forum ini, Bawaslu Kabupaten Mojokerto berharap kolaborasi bersama organisasi mahasiswa dapat terus diperkuat dalam membangun budaya demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berintegritas.