Bawaslu Mojokerto Kawal Pleno PDPB Triwulan II, Jumlah Pemilih Kabupaten Mojokerto Capai 885.862 Jiwa

Mojokerto, Jawa Timur - Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Deni Mustopa, menghadiri Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Mojokerto, Rabu (1/7/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Polres Mojokerto, Polres Mojokerto Kota, Kodim 0815 Mojokerto serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Mojokerto sebagai bentuk sinergi dalam menjaga kualitas data pemilih.

Berdasarkan hasil pleno, KPU Kabupaten Mojokerto menetapkan jumlah pemilih berkelanjutan sebanyak 885.862 pemilih. Data tersebut tersebar di 18 kecamatan dan 304 desa/kelurahan di Kabupaten Mojokerto.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Deni Mustopa, menegaskan bahwa pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

"Data pemilih yang akurat merupakan fondasi utama penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Karena itu, Bawaslu akan terus melakukan pengawasan terhadap setiap proses pemutakhiran data pemilih agar hak konstitusional masyarakat tetap terlindungi," ujar Deni.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga pada masa non-tahapan melalui pelaksanaan PDPB. Langkah ini bertujuan memastikan setiap perubahan data kependudukan, seperti pemilih baru, pemilih meninggal dunia, maupun perpindahan domisili, dapat terakomodasi secara tepat dalam daftar pemilih.

Bawaslu Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui koordinasi dengan KPU dan instansi terkait, serta melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses pembaruan data.

Melalui pengawasan yang berkelanjutan, Bawaslu berharap daftar pemilih yang dihasilkan semakin akurat, mutakhir, dan komprehensif sehingga mampu menjamin terpenuhinya hak pilih warga negara serta mendukung terwujudnya pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.