Bawaslu Mojokerto Matangkan Agenda Kerja dan Pengawasan PDPB dalam Pleno Mingguan

Mojokerto, Jawa Timur - Bawaslu Kabupaten Mojokerto melaksanakan rapat pleno mingguan yang dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto beserta jajaran staf sekretariat sebagai bagian dari konsolidasi internal kelembagaan.

Rapat pleno mingguan ini menjadi forum evaluasi dan koordinasi rutin untuk memastikan seluruh agenda pengawasan berjalan sesuai dengan perencanaan serta ketentuan yang berlaku. Selain itu, pleno juga dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antara pimpinan dan sekretariat.

Dalam arahannya, Dody Faizal menyampaikan bahwa salah satu agenda terdekat yang akan segera dilaksanakan adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan sejumlah dinas terkait. Menurutnya, kerja sama lintas sektor menjadi bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan pemilu kedepan.

“Agenda terdekat kita adalah melakukan MoU dengan beberapa dinas terkait sebagai bentuk penguatan sinergi dan dukungan kelembagaan,” ujar Dody Faizal.

Selain membahas kerja sama kelembagaan, rapat pleno juga menegaskan komitmen Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Pengawasan tersebut dilakukan secara konsisten dan terjadwal untuk memastikan akurasi dan validitas data pemilih.

Dody Faizal menambahkan bahwa hasil pengawasan PDPB akan dikumpulkan secara mingguan dan disusun secara kolektif dalam Form A sebagai dokumen resmi pengawasan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas dan ketertiban administrasi pengawasan.

“Pengawasan PDPB akan kita lakukan secara berkelanjutan dan dilaporkan setiap minggu dalam bentuk Form A sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengawasan,” tegasnya.

Melalui pelaksanaan pleno mingguan ini, Bawaslu Kabupaten Mojokerto berharap seluruh jajaran dapat terus menjaga konsistensi, kedisiplinan, serta profesionalitas dalam menjalankan fungsi pengawasan demi terwujudnya proses demokrasi yang berintegritas.