Matangkan Persiapkan Launching Rumah Data, Bawaslu Jawa Timur Adakan Uji Coba

Pasuruan, Jawa Timur - Menjelang peluncuran Rumah Data, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengundang Koordinator Divisi beserta staf yang menangani Data dan Informasi di seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur untuk menghadiri rapat koordinasi. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Rumah Data pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada tanggal 6 hingga 7 Agustus 2024, di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Warits, secara langsung hadir dan membuka kegiatan ini. Dalam sambutannya, Warits menekankan pentingnya tata kelola pengarsipan yang baik untuk mendukung kinerja efektif. 

"Arsip merupakan hal yang penting. Penyimpanan arsip yang teratur pada setiap tahapan akan memudahkan kinerja yang efektif, sehingga dari sinilah muncul ide terkait Rumah Data," jelas pria asal Sumenep, Selasa (6/8/2024).

Kegiatan ini dilanjutkan dengan uji coba mengunggah hasil pengawasan berupa Form-A, Imbauan, saran perbaikan, dan beberapa menu pada aplikasi Rumah Data. Dalam pelaksanaan praktik ini, diharapkan segala kendala yang terjadi dapat segera diselesaikan. Rumah Data ini merupakan program bersama yang bertujuan mengumpulkan data secara detail mulai dari awal tahapan, sebelum tahapan, hingga proses akhir.

Rumah Data diharapkan dapat memudahkan dalam menyimpan seluruh data hasil pengawasan, memastikan data tersedia dan dapat diakses dengan mudah untuk berbagai keperluan pengawasan dan penanganan pelanggaran. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan pemilu, serta memperkuat tata kelola arsip di lingkungan Bawaslu.

Rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan peluncuran Rumah Data Bawaslu Jatim. Dengan adanya Rumah Data, diharapkan pengelolaan data dan arsip di Bawaslu akan semakin teratur dan efektif, mendukung kinerja pengawasan yang lebih baik dalam setiap tahapan pemilu.