SUPERVISI BAWASLU JATIM, PASTIKAN OPTIMALISASI MEDIA SOSIAL PENGAWASAN DI KABUPATEN MOJOKERTO

Nur Elya Anggraini, Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Masyarakat Antar Lembaga Bawaslu Jawa Timur bersama Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto (11/07/2019)

Mojokerto- Kamis 11 Juli 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur kembali melaksanakan tugasnya untuk supervisi ke beberapa daerah di Jawa Timur, salah satunya di Kabupaten Mojokerto. Kegiatan Supervisi Bawaslu Jatim yang dilakukan oleh salah satu Komisioner Bawaslu Jatim Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Nur Elya Anggraini atau sapaan akrab Bu Ely ke Kabupaten Mojokerto, membincangkan soal optimalisasi media sosial terkait pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Mojokerto. “Bawaslu harus lebih mengoptimalkan keterbukaan informasi aktivitas pengawasan agar masyarakat umum lebih mengetahui tentang produktifitas kinerja Bawaslu Kab/Kota di Jawa Timur, tentu hal itu dilakukan dengan media website Bawaslu atau akun media sosial yang bersifat publik, kan sudah ada website Bawaslu di masing-masing Kab/Kota, itulah yang perlu dimaksimalkan,” tandas Bu Ely pada saat melakukan Supervisi di Kantor Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Tak hanya menyampaikan tentang keterbukaan informasi, Bu Ely juga menyampaikan bahwa perlu dilakukan digitalisasi data-data yang sifatnya publik untuk di pasang di website agar masyarakat juga bisa mempunyai data yang memang diperuntukkan untuk umum, seperti data tentang laporan atau temuan pelanggaran, agenda-agenda publik Bawaslu Kabupaten Mojokerto, atau bahkan event-event yang mengajak masyarakat. Kegiatan Supervisi yang dihadiri 5 Komisioner Kabupaten Mojokerto tersebut, juga diminta untuk menyampaikan progress website dan media sosial Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Bu ely juga menyampaikan bahwa media sosial Bawaslu Kabupaten Mojokerto dinilai sudah produktif, kedepan diharap dengan adanya media website dan media sosial ini seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto bisa mengetahui kinerja Bawaslu dan ikut andil dalam mengawal demokrasi bangsa. (pw)