Bawaslu Mojokerto dan Cabang Dinas Pendidikan Teken MoU, Perkuat Literasi Demokrasi bagi Pemilih Pemula

Mojokerto, Jawa Timur – Bawaslu Kabupaten Mojokerto melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota Mojokerto di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Senin (16/6/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah Kepala Sekolah SMA dan SMK se-Kabupaten Mojokerto sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran demokrasi di kalangan pelajar melalui berbagai program sosialisasi, pendidikan politik, dan literasi demokrasi yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan di sekolah-sekolah menengah atas dan kejuruan di wilayah Mojokerto.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal, menyampaikan bahwa generasi muda, khususnya pelajar SMA dan SMK, merupakan kelompok yang memiliki peran penting dalam menentukan kualitas demokrasi di masa depan. Oleh karena itu, mereka perlu dibekali pemahaman yang memadai mengenai kepemiluan, pengawasan partisipatif, serta nilai-nilai demokrasi sejak dini.

“Pemilih pemula memiliki jumlah yang besar dan akan menjadi kekuatan penting dalam Pemilu mendatang. Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan para pelajar tidak hanya memahami hak pilihnya, tetapi juga memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas,” ujar Dody Faizal.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota Mojokerto, Pinky Hidayati menyambut baik kerja sama tersebut dan menilai bahwa pendidikan demokrasi merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter peserta didik.

“Sekolah tidak hanya bertugas mencetak siswa yang unggul secara akademik, tetapi juga membentuk warga negara yang memiliki kesadaran demokrasi dan tanggung jawab sosial. Karena itu, kami mengapresiasi inisiatif Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam menghadirkan program literasi demokrasi bagi para pelajar,” ungkapnya.

Melalui nota kesepahaman ini, Bawaslu Kabupaten Mojokerto akan melaksanakan berbagai kegiatan edukatif, seperti Bawaslu Goes to School, diskusi demokrasi, sosialisasi kepemiluan, serta penguatan pengawasan partisipatif yang melibatkan siswa dan tenaga pendidik. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pelajar tentang proses demokrasi sekaligus menumbuhkan budaya kritis terhadap isu-isu kepemiluan.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Savitri Rindyana, menambahkan bahwa pendidikan demokrasi bagi pelajar merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas demokrasi Indonesia.

“Mereka adalah calon pemilih pemula yang akan menentukan arah bangsa pada masa mendatang. Semakin baik pemahaman mereka tentang demokrasi, semakin besar peluang terwujudnya pemilu yang berkualitas dan partisipatif,” jelasnya.

Kegiatan penandatanganan MoU berlangsung dengan penuh antusiasme dan diakhiri dengan diskusi bersama para kepala sekolah terkait pelaksanaan program literasi demokrasi di lingkungan sekolah. Melalui kolaborasi ini, Bawaslu Kabupaten Mojokerto berharap dapat memperluas jangkauan pendidikan demokrasi sekaligus menyiapkan generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.