Bawaslu Kabupaten Mojokerto Ikuti Konsolidasi Organisasi Bawaslu Jatim, Perkuat Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Pemilu

Mojokerto, Jawa Timur – Seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengikuti Rapat Konsolidasi Organisasi Bawaslu Jawa Timur secara daring dari Ruang Pleno Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi di seluruh lingkungan Bawaslu provinsi se-Jawa Timur, guna memaksimalkan mandat undang-undang dalam konteks pengawasan pemilu.

Pembukaan rapat disampaikan oleh A. Warits, Ketua Bawaslu Jawa Timur. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk mendorong dan memaksimalkan peran Bawaslu.

"Upaya mandat UU kepada Bawaslu dalam konteks pengawasan pemilu terus bisa kita tingkatkan. Ini adalah bagian dari komitmen agar Bawaslu bisa hadir di tengah masyarakat dan menampakkan dirinya sebagai organisasi atau lembaga pemerintah yang patut dibanggakan," ujar Warits, Rabu (11/6/25).

Lebih lanjut, Warits menggarisbawahi empat poin penting yang harus dilakukan. Pertama, menegakkan etika dan tanggung jawab dengan mentalitas jujur sebagai pondasi utama. Kedua, kemampuan bergerak dan menggerakkan lingkungan yang diawali dengan pemahaman permasalahan, dan ini menjadi skill esensial bagi seorang pemimpin lembaga.

"Saya berharap seorang pemimpin itu mampu bergerak dan menggerakkan lingkungan sekitarnya. Saya harap semua jajaran memiliki mental pemimpin, termasuk staf, ia adalah pemimpin di tupoksinya masing-masing," tambahnya.

Ketiga, pengelolaan struktur organisasi agar lebih lincah untuk menghindari kekakuan hierarki, mendorong dialog dalam perencanaan tanpa mengesampingkan konteks instruksi. Terakhir, penguatan jaringan untuk berkoalisi dengan pihak eksternal, guna menumbuhkan partisipasi masyarakat agar rakyat menjadi subjek yang terus bergerak mengembangkan demokrasi di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.

Hadir pula Totok Hariyono, Anggota Bawaslu RI, yang turut memberikan arahannya. Beliau menekankan bahwa hasil akhir konsolidasi ini adalah peningkatan kinerja (Perkin).

"Tidak ada tahapan pemilu bukan berarti menjadikan kedisiplinan kita rendah. Mari kita evaluasi kinerja kita di masa non tahapan, sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat apa kerja Bawaslu jika tidak ada pemilu," tegas Totok.

Totok Hariyono juga menegaskan bahwa Bawaslu bukan hanya pekerja pemilu, tetapi pekerja demokrasi.

“Kita lakukan penguatan demokrasi, yang otomatis jika demokrasinya kuat pemilunya akan lebih baik," imbuhnya.

Ia menginstruksikan agar setiap kabupaten/kota dan provinsi membuat kerangka kerja dengan agenda pleno yang diaktualisasikan, serta jajaran kesekretariatan memfasilitasi. Totok mendorong kunjungan ke masyarakat, berbagai organisasi masyarakat, dan kelembagaan lain untuk memperkuat aliansi dan jaringan.

“Tampakkan kita tetap bekerja meskipun di masa non tahapan. Maksimalkan kinerja dengan adanya tambahan CPNS, optimalkan kinerja Bawaslu," pesannya.

Beliau juga menyoroti pentingnya kolaborasi dan partisipasi.

"Semakin kolaboratif semakin banyak yang like dan share informasi tentang kita, itulah pentingnya kolaboratif dan partisipatif, gotong royong. Jaga eksistensi lembaga Bawaslu dengan tunjukkan sikap karya nyata dalam kegiatan keseharian," jelas Totok.

Sebagai Koordinator Wilayah, Totok Hariyono menjadikan Jawa Timur sebagai wilayah uji coba di antara tujuh wilayah lainnya untuk menunjukkan kinerja kelembagaan, menyongsong Pemilu 2029 yang lebih baik.