Bawaslu Kabupaten Mojokerto Perkuat Kelembagaan Menuju Lembaga yang Modern dan Informatif

Mojokerto, Jawa Timur - Dalam upaya memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di tengah era digital dan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Mojokerto menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan dengan mengusung tema “Menuju Lembaga yang Modern dan Informatif dalam Era Digital dan Keterbukaan Informasi.” Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (9/10) di Aston Hotel Mojokerto, dengan dihadiri Anggota Provinsi Jawa Timur, jajaran pimpinan dan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Jajaran Pimpinan KPU Kabupaten Mojokerto, Organisasi Ekstra Kampus (ormek) terdiri dari GMNI, HMI, PMII dan IMM. Kemudian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto, serta Ketua Panwascan dan PPK periode 2024.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu dalam meningkatkan profesionalitas, transparansi, dan inovasi kelembagaan guna mewujudkan pengawasan pemilu yang semakin adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Penguatan kelembagaan secara khusus menghadirkan tokoh yang berkompeten di bidangnya, yakni Anggota Komisi II DPR RI Bapak Arif Wibowo yang hadir secara daring, Franditya Utomo dari Lembaga Pemantau Pemilu, La Ode Khoirul selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI, serta akademisi Abdul Khodir yang juga merupakan Panwaslu London. Semoga kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semua,” ujar Dody.

Menurut Dody, dinamika kepemiluan yang semakin kompleks menuntut lembaga pengawas pemilu untuk tidak hanya berperan sebagai penjaga integritas proses demokrasi, tetapi juga sebagai institusi yang terbuka, informatif, dan siap menghadapi tantangan digitalisasi. 

“Bawaslu tidak boleh tertinggal oleh perkembangan teknologi informasi. Justru kita harus menjadi lembaga yang mampu memanfaatkan teknologi untuk memperkuat pengawasan dan pelayanan publik,” tambahnya.

Sementara itu, para narasumber dalam kegiatan ini memberikan beragam perspektif dan pengalaman terkait penguatan kelembagaan Bawaslu.
Franditya Utomo dari Lembaga Pemantau Pemilu menyoroti pentingnya sinergi antara Bawaslu dan masyarakat sipil dalam membangun pengawasan partisipatif yang berbasis data dan keterbukaan informasi serta eksistendi Bawaslu pada masa non-tahapan. 

La Ode Khoirul, selaku Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, menekankan bahwa penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu harus berjalan seiring dengan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan sosial-politik dan teknologi informasi.

Sementara Abdul Khodir, akademisi sekaligus Panwaslu London, berbagi pengalaman tentang praktik pengawasan pemilu di luar negeri yang menekankan profesionalisme, transparansi, dan pemanfaatan teknologi digital dalam mengawasi proses demokrasi di wilayah diaspora. Serta masukan bagi Bawaslu terkait Penguatan Tata Kelola Informasi Publik (PPID) dan Memodernisasi Pengawasan Berbasis Data & Risiko.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Mojokerto berharap dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta meningkatkan koordinasi antarlembaga guna membangun sistem pengawasan pemilu yang modern, akuntabel, dan informatif.

Selain menjadi forum pembelajaran, kegiatan ini juga menjadi momentum refleksi bagi seluruh jajaran Bawaslu untuk terus berinovasi dan memperkuat komitmen mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.