BAWASLU MOJOKERTO HADIRI RAKORNAS PENGUATAN ANTAR LEMBAGA

Solo-Bawaslu Kabupaten Mojokerto hadiri Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Hubungan Antar Lembaga untuk Optimalisasi Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Grand Mercure Solo Baru Jl. Ir. Soekarno, Dusun II, Madegondo, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Giat ini berlangsung selama tiga hari dimulai pada hari Rabu hingga jumat tanggal 4 – 6 Oktober 2023. Peserta pada giat ini adalah Anggota bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia. Anggota Bawaslu Totok Hariyono, dalam pembukaan rakornas ini mengingatkan perlunya menjalin kerja sama dengan seluruh elemen agar menjaga pemilu berjalan demokratis. Untuk itu menurutnya, perlu berbagai inovasi dalam kerja sama antarkelembagaan. "Bawaslu harus menjaga 'spirit' menjaga pemilu yang berkualitas. Itu sebagai cinta kepada bangsa. Untuk itu, kita perlu mencintai apa yang kita kerjakan," ujarnya Dia mengungkapkan, pidato Bung Karno yang bertemakan seluruh Nusantara berjiwa republik pada 17 Agustus 1948 mengingatkan arti cinta kepada tanah air. "Karena itu, hubungan lembaga harus didasarkan rasa cinta," ungkap Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu ini. Totok meminta untuk menjalin kerja sama dengan seluruh elemen bangsa agar tidak terjadi disharmoni. Untuk itu, lanjutnya, pengawas pemilu harus bisa menjaga, mencegah, dan mengawasi pemilu dari berbagai masalah yang ada. Mantan Anggota Provinsi Bawaslu Jawa Timur ini meyakinkan, jajaran divisi pencegahan pengawas pemilu harus merasa resah apabila ada yang membuat pemilu menjadi tak nyaman. "Selalu saya katakan pemilu itu kompetesi antara calon-calon negarawan, bukan musuh. Untuk menjadi lebih baik selalu ada inovasi-inovasi kerja sama antarkelembagaan," sebutnya di hadapan 636 peserta pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia terundang. Selain itu, Totok berharap seluruh pengawas pemilu dapat memaksimalkan peran sesuai mandat kewenangan dalam mencegah, mengawasi, menindak, dan menyelesaikan sengketa proses pemilu. "Ini divisi pencegahan sebagai garda terdepan. Karena itu, upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu sebagai pemantik dan simbol bahwa kita bekerja menjaga pemilu lebih demokratis," tuturnya.