Gelar SARASEHAN, Bawaslu dan PWI Kabupaten Mojokerto Ajak Masyarakat Ikut Awasi Pelanggaran Pilkada 2024

Mojokerto – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Mojokerto, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto menggelar Sarasehan Cegah Pelanggaran Pilkada 2024 bersama Bawaslu dan PWI Mojokerto, Senin sore, 15 Juli 2024.

Kegiatan yang digelar di depan Sekretariat PWI Mojokerto di Jalan Raya Pekayon, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, ini dihadiri sejumlah awak media dari media online, cetak, maupun televisi.

Sarasehan Cegah Pelanggaran Pilkada 2024 ini menghadirkan narasumber dari Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Kabupaten Mojokerto serta Ketua PWI Mojokerto Raya Sholahudin.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faisal menjelaskan indeks kerawanan Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2020 lalu masuk rangking tiga se-Indonesia. 

"Tahun 2024 masih belum rilis, kemungkinan akhir Agustus ini baru dirilis. Kita berharap semoga Kabupaten Mojokerto tidak menempati urutan yang rawan," ujarnya.

Alumnus Universitas Jember ini menyebut sejarah mencatat sejak Pemilihan Bupati (Pilbup) tahun 2010, 2015, dan 2020, dinamikanya sangat luar biasa.

"Pilbup 2010 diwarnai aksi bakar-bakaran, tahun 2015 ada aksi jegal menjegal calon dan 2020 kemarin ada coret mencoret baliho calon. Artinya tiga kali pemilihan selalu diwarnai insiden," katanya.

Melihat hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengajak seluruh masyarakat ikut menjadi mata yang turut mengawasi Pilkada 2024.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Afnan Hidayat berharap Pilkada bisa kondusif. Menurutnya, tahapan Pilkada saat ini adalah masih proses pencocokan dan peneltian calon pemilih.

"Baru 27 Agustus pendaftaran calon, 24 September pengumuman, dan 27 September penetapan calon," katanya.