Sosialisasi Partisipatif Pilkada Serentak 2024 dan Penandatanganan MoU Bawaslu Mojokerto dengan Perguruan Tinggi

Mojokerto, 15 November 2024 – Bertempat di Hotel Aston Mojokerto, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto menggelar kegiatan sosialisasi partisipatif Pilkada Serentak 2024 sekaligus penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Mojokerto. Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari perwakilan perguruan tinggi hingga organisasi kemahasiswaan.  

Dalam sambutannya, Deny Mustopa selaku Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat menjelaskan bahwa acara ini merupakan bagian dari rangkaian sosialisasi partisipatif Pilkada 2024. 

Ia menambahkan, "Penandatanganan MoU ini diawali oleh dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Bina Sehat PPNI dan Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilum Mustaqim. Harapannya, sinergi ini mampu memperkuat pengawasan partisipatif di Mojokerto."  

Acara ini dihadiri oleh perwakilan kampus, organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus (HMI, GMNI, PMII, IMM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Ketua PPK se-Kabupaten Mojokerto, hingga rekan-rekan Panwascam.  

Dua pemateri dihadirkan untuk memberikan wawasan mendalam. Pemateri pertama, Atoilah, S.A., hakim dengan pengalaman di bidang hukum dan pemilu, membahas pentingnya penegakan hukum dalam Pilkada. Sementara pemateri kedua, Muslim Bukhori dari KPU Kabupaten Mojokerto, menyampaikan pandangannya mengenai tantangan teknis pelaksanaan Pilkada.  

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal, dalam sambutannya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pilkada. 

"Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian. Dengan hanya 304 Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di seluruh Kabupaten Mojokerto, kami memerlukan partisipasi masyarakat agar Pilkada berjalan jujur dan berintegritas," ujarnya.  

Dody juga menyampaikan bahwa pengawasan partisipatif telah membuahkan hasil. Dari 11 laporan masyarakat yang diterima Bawaslu, salah satunya terkait netralitas kepala desa telah ditindaklanjuti ke kejaksaan. Ini membuktikan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya pengawasan Pilkada.  

Sebagai bentuk edukasi, acara ini juga mengajak akademisi dan mahasiswa untuk menyebarluaskan pendidikan politik yang baik di lingkungannya. Dengan pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024, partisipasi aktif diharapkan dapat meningkat, mendukung pemilu yang jujur, adil, dan transparan.  

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Mojokerto optimis dapat mendorong pengawasan Pilkada yang lebih partisipatif, sekaligus memastikan terciptanya demokrasi yang berkualitas.