Bawaslu Kabupaten Mojokerto Perkuat Konsolidasi Demokrasi Bersama Tenaga Medis

Mojokerto, Jawa Timur - Bawaslu Kabupaten Mojokerto terus mengintensifkan pelaksanaan Program Konsolidasi Demokrasi sebagai bagian dari upaya mendengarkan aspirasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait dinamika, tantangan, serta potensi kerawanan yang berkembang dalam praktik demokrasi.

Salah satu kegiatan konsolidasi dilakukan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Deni Mustopa, yang berdiskusi santai bersama para dokter di RSUD Prof. dr. Soekandar. Pertemuan berlangsung dalam suasana informal di warung makan, sembari berbincang ringan dan ngopi, namun tetap sarat substansi mengenai isu-isu demokrasi dan kepemiluan.

Dalam diskusi tersebut, para tenaga medis menyampaikan pandangan mereka terhadap penyelenggaraan pemilu. Salah satu dokter, dr. Bagus, mengungkapkan.

“Secara umum pelaksanaan pemilu sudah berjalan baik, tetapi edukasi kepada masyarakat tetap penting, terutama untuk mengurangi misinformasi dan meningkatkan kesadaran memilih secara rasional.” ungkapnya, Kamis (12/2/26).

Menanggapi hal tersebut, Deni Mustopa menegaskan bahwa ruang dialog seperti ini menjadi bagian penting dari strategi pengawasan partisipatif.

“Bawaslu tidak hanya hadir saat tahapan pemilu, tetapi juga aktif membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk memetakan persepsi, potensi kerawanan, dan harapan publik terhadap demokrasi,” ujar Deni.

Program Konsolidasi Demokrasi ini selaras dengan maksud besar Bawaslu, yakni “Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas.” Selain itu, kegiatan ini juga mendukung salah satu misi Bawaslu, yaitu memperkuat kemitraan pengawasan pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan pemilu yang partisipatif, jujur, dan adil.

Melalui pendekatan dialogis dan inklusif, Bawaslu Kabupaten Mojokerto berharap dapat terus memperluas jejaring pengawasan, sekaligus memperkuat kualitas demokrasi yang sehat, transparan, dan berintegritas.