Bawaslu Kabupaten Mojokerto Perkuat Literasi Demokrasi melalui Kerja Sama dengan Cabang Dinas Pendidikan

Mojokerto, Jawa Timur – Bawaslu Kabupaten Mojokerto menginisiasi kerja sama strategis dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Mojokerto dalam rangka pelaksanaan pendidikan literasi demokrasi dan penguatan pengawasan partisipatif di lingkungan SMA dan SMK. Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Kamis (22/1/2026).

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal, S.H. menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan memperluas jangkauan pendidikan demokrasi kepada peserta didik sejak dini.

“Kami berharap pendidikan literasi demokrasi tidak hanya menyasar siswa kelas akhir, tetapi juga siswa kelas X dan XI, agar pemahaman demokrasi dan kepemiluan dapat ditanamkan lebih awal,” ujar Dody.

Lebih lanjut, Dody menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi ke depan, sehingga perlu dibekali pemahaman yang komprehensif terkait kepemiluan dan pengawasan.

Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asy'at, menjelaskan bahwa fokus utama kerja sama ini adalah penguatan pengawasan partisipatif sebagai bagian dari strategi pencegahan pelanggaran pemilu.

“Kegiatan ini diarahkan untuk mengubah pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak apatis dan mau terlibat aktif dalam pengawasan setiap tahapan pemilu,” jelasnya.

Menurut Aris, sekolah merupakan ruang strategis untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi karena siswa saat ini adalah pemilih dan pengawas partisipatif di masa mendatang.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Savitri, menambahkan bahwa rencana kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Bawaslu RI.

“Kerja sama ini akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau MoU, sebagai implementasi instruksi Bawaslu RI agar Bawaslu daerah menjalin sinergi dengan satuan pendidikan, khususnya di tingkat menengah,” ungkap Savitri.

Dari pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Mojokerto, Kepala Cabdin Pinky Hidayati, S.Psi., M.Psi., menyambut baik inisiatif Bawaslu Kabupaten Mojokerto dan menegaskan pentingnya edukasi kepemiluan sebagai langkah preventif. 

“Edukasi kepemiluan merupakan bagian dari upaya pencegahan pelanggaran pemilu melalui penguatan kesadaran demokrasi sejak dini, sehingga siswa tidak bersikap apatis terhadap isu-isu kepemiluan,” tuturnya.

Dalam rapat tersebut, Kepala Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Mojokerto, Benny Sujatmiko, S.E., turut memaparkan data satuan pendidikan di bawah naungan Cabdin Pendidikan Wilayah Mojokerto.

“Saat ini terdapat 11 SMA Negeri, 8 SMK Negeri, 35 SMA Swasta, dan 54 SMK Swasta yang berada di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Mojokerto,” jelas Benny.

Ia juga menyampaikan bahwa secara teknis, kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan tanpa mengganggu proses belajar mengajar. 

“Sosialisasi bisa dilakukan saat upacara bendera hari Senin, masa orientasi siswa, atau pada jam kosong sesuai kebijakan sekolah,” tambahnya.

Rapat koordinasi ini menghasilkan kesepahaman awal antara Bawaslu Kabupaten Mojokerto dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Mojokerto untuk menindaklanjuti rencana kerja sama melalui penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) serta perencanaan teknis pelaksanaan pendidikan literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif di SMA dan SMK.