Bawaslu Kabupaten Mojokerto Perkuat Strategi Pengawasan Partisipatif melalui “Cangkrukan Demokrasi”

Mojokerto, Jawa Timur - Bawaslu Kabupaten Mojokerto terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas demokrasi meskipun saat ini tahapan pemilu telah berakhir. Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan diskusi daring bertajuk “Cangkrukan Demokrasi” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Selasa (19/05/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting ini menjadi ruang konsolidasi sekaligus penguatan kapasitas bagi jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, khususnya dalam menghadapi masa non tahapan pemilu. Diskusi tersebut mengangkat tema “Kolaborasi Bawaslu dengan Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Pemilu”, yang dinilai relevan dalam memperkuat pengawasan partisipatif dan menjaga keterlibatan publik dalam proses demokrasi.

Dalam pelaksanaannya, forum ini membahas berbagai strategi komunikasi publik, penguatan peran kehumasan, serta optimalisasi pengelolaan data dan informasi (datin) di lingkungan Bawaslu. Masa non tahapan pemilu dipandang sebagai momentum penting untuk memperkuat fondasi kelembagaan, membangun kedekatan dengan masyarakat, serta meningkatkan literasi demokrasi di tingkat daerah.

Acara diawali dengan sambutan dan arahan dari Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dwi Endah Prasetiyowati. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa masa non tahapan bukanlah waktu untuk mengurangi aktivitas kelembagaan, melainkan kesempatan untuk memperkuat konsolidasi internal dan memperluas jejaring pengawasan partisipatif bersama masyarakat.

“Masa non tahapan harus dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan serta membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Di sinilah peran humas menjadi sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Bawaslu,” ujarnya.

Kegiatan kemudian dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Rusmifahrizal Rustam. Dalam pembukaannya, ia menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik dan penguatan fungsi kehumasan sebagai jembatan komunikasi antara lembaga pengawas pemilu dengan masyarakat. Menurutnya, penyampaian informasi yang edukatif dan mudah diakses menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap Bawaslu.

Forum diskusi ini juga menghadirkan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh, Maitanur, sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, Maitanur membagikan pengalaman mengenai penguatan kolaborasi antara lembaga pengawas pemilu dengan organisasi masyarakat sipil dalam menciptakan pengawasan yang lebih efektif dan partisipatif.

Ia menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam mendukung pengawasan pemilu karena mampu memperluas jangkauan pengawasan hingga ke tingkat akar rumput. Selain itu, sinergi tersebut juga dinilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga integritas demokrasi.

“Kolaborasi dengan masyarakat sipil menjadi kekuatan penting dalam pengawasan partisipatif. Kehadiran masyarakat sebagai mitra pengawas akan membantu mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini sekaligus memperkuat kualitas demokrasi,” jelasnya.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Mojokerto berharap dapat mengadopsi berbagai strategi dan praktik baik yang disampaikan dalam forum diskusi untuk diterapkan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Penguatan sinergi antara Bawaslu dan masyarakat sipil diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif sekaligus menjaga semangat demokrasi tetap hidup di tengah masyarakat, meskipun berada di luar tahapan pemilu.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, memperkuat citra kelembagaan, serta membangun komunikasi yang lebih aktif dan responsif dengan masyarakat. Dengan demikian, kehadiran Bawaslu tidak hanya dirasakan saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga secara berkelanjutan dalam upaya menjaga demokrasi yang sehat, transparan, dan partisipatif.