Bawaslu Mojokerto Gunakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemetaan Potensi Kerawanan Pilkada Mojokerto 2024

Mojokerto, Jawa Timur  – Bawaslu Kabupaten Mojokerto sedang memperkuat upaya pemetaan potensi kerawanan dalam rangka Pilkada Mojokerto 2024 dengan menggunakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2014, IKP telah menjadi instrumen vital dalam mengidentifikasi dan mengatasi berbagai potensi kerawanan yang mungkin terjadi selama tahapan kepemiluan.

“IKP berperan krusial bagi Bawaslu dalam merancang program dan langkah antisipatif untuk menangani berbagai persoalan yang terkait dengan kerawanan pemilu,” ungkap Dody Faizal selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto. 

Dody mengatakan bahwa IKP dapat memberikan informasi penting kepada pemerintah, penegak hukum, media, dan masyarakat sipil untuk mendukung pemilu yang kondusif dan berkualitas, tambahnya saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Pembinaan Wilayah dengan tema Kerawanan Pilkada Tahun 2024 di Grand Whizz Hotel, Kamis (18/07/2014)

“Selain itu, IKP juga menyediakan informasi penting bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintah, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat sipil untuk mendorong pemilu yang kondusif dan berkualitas,” tambahnya.

IKP mencakup empat dimensi utama yaitu dimensi konteks sosial politik, dimensi penyelenggaraan pemilu, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi. Setiap dimensi memiliki sub dimensi dan indikator yang spesifik. Misalnya, dimensi konteks sosial politik mencakup sub dimensi keamanan yang mencatat peristiwa kekerasan, kerusuhan, intimidasi, serta kerusakan yang terkait dengan proses pemilu. Dimensi penyelenggaraan pemilu fokus pada respons otoritas penyelenggara pemilu terhadap isu-isu yang berhubungan dengan kewenangan mereka.

Berdasarkan IKP Bawaslu yang dirilis pada Januari 2023, temuan di tingkat provinsi menunjukkan bahwa dimensi penyelenggaraan pemilu memiliki kontribusi tertinggi terhadap skor IKP dengan nilai 54,27. Dimensi konteks sosial dan politik mengikuti dengan skor 46,55, dimensi kontestasi 40,75, dan dimensi partisipasi 17,23.

Di tingkat kabupaten atau kota, tren yang serupa terlihat dengan dimensi penyelenggaraan pemilu memberikan kontribusi tertinggi sebesar 42,22, diikuti oleh konteks sosial dan politik dengan skor 31,13, dimensi kontestasi 26,22, dan partisipasi 3,83.

Dengan adanya IKP, Bawaslu berharap dapat menciptakan pemilu yang lebih aman, tertib, dan demokratis. Pemetaan potensi kerawanan ini diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengatasi berbagai ancaman sejak dini, sehingga pelaksanaan Pilkada Mojokerto 2024 dapat berjalan dengan lancar dan damai.