Jelang Pilkada 2020, Dir Intelkam Polda Jatim Kunjungi Mojokerto

MOJOKERTO | Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, Direktur Intelkam Polda Jawa Timur melakukan serangkaian kunjungan ke sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Mojokerto, Jum'at (7/01/2020).

Acara bertajuk "Arahan Dir Intelkam Polda Jatim dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah 2020" ini bertempat di Aula Shabara Polres Mojokerto. Hadir sebagai narasumber, Kombespol Slamet R. S.H. S.I.K. MM, Dir Intelkam Polda Jatim, Kabag Ops, Kasat Intelkam Polres Mojokerto, Ketua Bawaslu Kab. Mojokerto, KPU, dan Bakesbangpol Mojokerto. Adapun peserta kegiatan supervisi tersebut Kasat serta Kanit Politik Intelkam Polres Mojokerto Kota, dan seluruh kanit Intel Polsek diwilayah hukum Polres Mojokerto.

Dalam pembukaan, Kombespol Slamet R. S.H. S.I.K. MM, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal inteligen dalam melakukan pemetaan wilayah. Menurutnya, Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu daerah yang patut mendapat perhatian khusus. Mengingat sejarah dua kali Pilkada sebelumnya, situasi politik di Bumi Mojopahit tergolong panas tinggi. "Ini untuk memastikan kesiapan inteligen dalam menghadapi Pilkada di Mojokerto" ujarnya.

Lebih lanjut, mantan Kasat Intel Polrestabes Surabaya ini mendorong Bawaslu untuk berjalan seseuai dengan aturan yang berlaku. Ia memberi contoh dalam penegakan aturan terkait dengan netralitas. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang, ASN, TNI dan Polri dalam hajatan politik harus dan wajib netral. Menurutnya, Bawaslu tak perlu ragu menegakkan aturan. "Kalau memang ada anggota (Polri) yang tidak netral, silahkan tindak lanjuti" tegasnya.

Sementara itu, menurut Aris Fahrudin Asy'at, ketua Bawaslu, kegiatan seperti ini adalah bentuk membangun sinergi antar pemangku kepentingan. "Tujuannya tak lain, mewujudkan (Pilkada) kualitas, aman, jujur, adil dan tetap sejuk" tandanya.

Senada dengan Aris, Dody Faisal, SH. devisi Penanganan Sengketa, memberi apresiasi kegiatan tersebut sebagai sebuah upaya deteksi dini terhadap potensi kerawanan. Data susunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai alat deteksi bisa makin komplit dengan data inteligen. "Baik data Bawaslu dan Kepolisian, bisa disandingkan dan bisa saling melengkapi" Pungkas pria yang selalu berpenampilan nyentrik ini. (AFA)