Konsolnas Perempuan Pengawas Pemilu Se-Indonesia

Bawaslu Kabupaten Mojokerto – Jakarta. "Kunci Politik Perempuan Adalah Jejaring”, Ujar Nihayah dalam acara Konsolnas kemarin. Sebanyak kurang lebih 600 Pengawas Pemilu Perempuan, hadir dalam Acara Konsolidasi Nasional yang diadakan oleh Bawaslu RI. Acara tersebut diadakan di Red Top Hotel Convention Center Pecenongan Jakarta. Selain Pengawas Perempuan se-Indonesia, Istri Pimpinan Bawaslu RI, Anggota DKPP Ida Budhiati dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh juga hadir dalam pembukaan acara. Kegiatan yang bertujuan untuk memotret kendala perempuan dan isu strategis dalam pengawasan dibuka dengan pemukulan Tifa oleh Ketua Bawaslu RI. Dalam sambutannya, Nihayah menyampaikan bahwa tantangan peran perempuan terkadang justru datang dari kaum perempuan itu sendiri. “Karena itu, kunci politik perempuan adalah jejaring yang dibangun oleh perempuan sendiri untuk saling menguatkan dan saling mendukung”, tandas Nihayah. Alih-alih saling support, Nihayah menyesalkan tindakan perempuan yang saling menjegal dalam pencalegan. Perempuan Pengawas Pemilu diharapkan mampu membangun Network yang dapat membuka akses partisipasi perempuan. Tidak hanya dalam Penyelenggara Pemilu namun juga pada lini lainnya. Nihayah menambahkan bahwa Politik Perempuan itu adalah Politik bersih. “Saya meyakini, politik yang ditampilkan perempuan adalah politik yang membawa kemaslahatan, bukan politik yang dikotori oleh Money Politics”, Kata Nihayah. Pada kesempatan lain, Ratna Dewi Petalolo satu-satunya Komisioner Perempuan Bawaslu RI mengatakan bahwa peran Politik perempuan hari ini masih jauh api dari panggang. “Berdasarkan data yang kami miliki, di jajaran Bawaslu saja jumlah pengawas perempuan masih sangat kecil”, ungkap RPD panggilan akrab Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako ini. Secara rinci data dimaksud, di jajaran Bawaslu Provinsi hanya ada 39 perempuan, dan 324 anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se Indonesia. RDP menegaskan perlu upaya sinergis dan berkesinambungan, dalam satu wadah perempuan yang progressif, untuk mendorong partisipasi perempuan dalam Pengawasan Pemilu. Terlebih pada 2020 akan dilaksanakan Pilkada serentak, Perempuan Pengawas Pemilu harus menunjukkan totalitas dalam bekerja agar derajat perempuan semakin tinggi dan semakin dihargai. (AFD)