Bawaslu Harus Tetap Ada: Anwar Noris Tegaskan Pentingnya Evaluasi dan Kolaborasi

Mojokerto, Jawa Timur - Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Anwar Noris, menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan refleksi diri bagi seluruh jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Mojokerto yang bertema “Menuju Lembaga yang Modern dan Informatif dalam Era Digital dan Keterbukaan Informasi” yang digelar di Aston Hotel Mojokerto.

Dalam arahannya, Anwar menekankan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawas pemilu telah melewati dua periode penting, yakni pada 2018 dan 2023. Dari perjalanan tersebut, banyak pengalaman dan pelajaran berharga yang menjadi dasar untuk terus memperkuat kapasitas lembaga dan individu penyelenggara pengawasan pemilu.

“Bawaslu sudah memasuki periode kedua sejak 2018 dan 2023. Banyak hal yang kami alami dalam setiap pemilihan. Karena itu, penting bagi kita untuk mengevaluasi diri melalui penguatan kelembagaan. Jangan sampai muncul anggapan bahwa setelah pemilu, Bawaslu tidak punya pekerjaan lagi atau bahkan dianggap bubar. Itu tidak adil, karena tanggung jawab Bawaslu tidak berhenti di masa tahapan saja,” ujar Anwar, Kamis (9/10/25).

Ia menegaskan bahwa Bawaslu memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, terutama dalam mencegah dan menindak pelanggaran pemilu. Sebagai lembaga yang relatif baru dalam struktur penyelenggara pemilu, Bawaslu terus berbenah dan melakukan evaluasi agar siap menghadapi pemilu berikutnya.

“Kami dituntut profesional, meskipun waktu bersama keluarga sering berkurang. Tapi kami tidak boleh mengeluh, karena ini adalah amanah dan tanggung jawab untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Anwar juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari transparansi kinerja Bawaslu. Ia menyebut bahwa masyarakat kini bisa memantau aktivitas dan hasil kerja Bawaslu melalui berbagai kanal media sosial dan publikasi digital.

“Kami membuka akses publik terhadap kegiatan Bawaslu agar masyarakat bisa menilai langsung kinerja kami. Meski masih ada tantangan seperti keterbatasan akses informasi di beberapa daerah, hal itu terus kami perbaiki. Di era digital seperti sekarang, keterbukaan ini penting agar masyarakat bisa menilai dan memberi masukan,” katanya.

Selain soal transparansi, Anwar menekankan pentingnya kolaborasi antara Bawaslu dan para pemangku kepentingan. Menurutnya, Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Bawaslu harus bekerja sama dengan berbagai stakeholder, sebagaimana disampaikan oleh Pak Totok: penting menjaga marwah lembaga dan menjalin silaturahmi dengan para pihak untuk membangun masyarakat yang melek demokrasi. Tanpa dukungan masyarakat, Bawaslu tidak bisa berdiri sendiri. Kami butuh laporan, masukan, dan kerja sama dengan masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menyinggung beratnya tanggung jawab Bawaslu di lapangan. Dalam menangani pelanggaran, diperlukan kerja sama lintas sektor, seperti melalui Sentra Gakkumdu yang melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Proses ini, menurutnya, tidak semudah yang terlihat dari luar karena membutuhkan diskusi panjang, pertimbangan hukum, dan ketelitian yang tinggi.

“Dalam menjalankan tugas, tidak semudah yang dilihat orang. Ada banyak tekanan, banyak diskusi, dan kerja sama lintas lembaga yang harus dijalani. Tapi di situlah makna tanggung jawab kita sebagai pengawas pemilu,” tegas Anwar.

Menutup arahannya, Anwar Noris menegaskan bahwa keberadaan Bawaslu dan KPU tetap dibutuhkan sebagai penjaga marwah demokrasi. Ia berharap kegiatan penguatan kelembagaan seperti ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki diri dan meneguhkan eksistensi Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang profesional dan berintegritas.

“Langkah kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Kita harus terus berbenah agar pantas disebut sebagai penyelenggara pemilu yang profesional, tepatnya sebagai pengawas pemilu yang tangguh, berintegritas, dan dipercaya publik,” pungkasnya.