Konsolidasi Demokrasi Bawaslu–GMNI Mojokerto, Bahas Tantangan Demokrasi dan Pengawasan Pemilu

Mojokerto, Jawa Timur - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto menggelar kegiatan konsolidasi demokrasi bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mojokerto pada Rabu (29/4/2026) di Kantor Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Forum ini menjadi ruang dialog untuk menghimpun berbagai pandangan terkait kondisi demokrasi, khususnya menjelang perbaikan sistem pemilu ke depan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam sambutannya menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal demokrasi. Ia menyebut bahwa forum seperti ini menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mendengar, mencatat, dan menghimpun berbagai pandangan serta peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan demokrasi di Kabupaten Mojokerto. Masukan dari elemen masyarakat, termasuk GMNI, sangat penting untuk kemajuan demokrasi di tingkat daerah,” ujarnya.

Dalam diskusi, sejumlah isu krusial mengemuka, mulai dari praktik politik uang, penyebaran hoaks dan disinformasi, kampanye hitam, hingga tantangan pengawasan media sosial. Bawaslu juga menyoroti pentingnya pendidikan politik yang lebih adaptif, terutama bagi pemilih pemula dan kalangan mahasiswa.

Dari pihak GMNI Mojokerto, berbagai pandangan kritis disampaikan. Salah satunya terkait masih kuatnya praktik politik uang pada Pemilu 2024 lalu.

“Politik uang masih menjadi persoalan serius dan merupakan tanggung jawab bersama. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap bahaya politik uang masih perlu ditingkatkan,” kata Ketua GMNI, Bung Tohir.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan politik yang lebih masif sebelum tahapan pemilu dimulai.

“Perlu ada sosialisasi, sekolah politik, atau pendidikan demokrasi di sekolah, kampus, dan ruang-ruang masyarakat. Kami dari GMNI siap turut mengawal proses tersebut,” tambahnya.

Selain itu, GMNI juga menyoroti faktor ekonomi dan budaya yang memengaruhi sulitnya memberantas politik uang, serta perlunya penguatan integritas masyarakat dan regulasi yang lebih tegas.

Menanggapi berbagai masukan, Bawaslu mengakui adanya sejumlah kendala dalam penanganan pelanggaran, khususnya politik uang. Salah satu tantangan terbesar adalah pembuktian serta minimnya laporan dari masyarakat.

Dalam forum tersebut juga dibahas soal keterbatasan pengawasan di media sosial, terutama terkait akun anonim dan cepatnya arus informasi. Bawaslu menyebut perlunya sinergi dengan berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan di ruang digital.

Kegiatan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya penguatan pendidikan politik, peningkatan kerja sama dengan organisasi masyarakat dan mahasiswa, serta penyempurnaan regulasi kepemiluan.

Ketua Bawaslu menegaskan bahwa seluruh hasil diskusi akan menjadi bahan evaluasi yang akan disampaikan ke tingkat provinsi hingga nasional.

“Hasil dari forum ini akan menjadi catatan penting dan akan kami sampaikan secara berjenjang kepada Bawaslu Provinsi sebagai bahan perbaikan ke depan,” tegasnya.

Konsolidasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat sipil demi mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas di Kabupaten Mojokerto.